Selayang Pandang

TUGAS, FUNGSI, DAN STANDAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kebupaten Pacitan, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT Badan, yang diuraikan sebagai berikut :

  1. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

  • Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
  • Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

     2. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Bidang keuangan terdiri dari 3 (tiga)  Sub bidang yaitu :

  • Sub Bidang Anggaran;
  • Sub Bidang Perbendaharaan;
  • Sub Bidang Pembiayaan;

     3. Bidang Akuntansi dan Kas Daerah

Bidang Akuntansi dan Kas Daerah terdiri dari 3 (tiga)  Sub bidang yaitu :

  • Sub Bidang Akuntansi;
  • Sub Bidang Kas Daerah;
  • Sub Bidang Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

     4. Bidang Aset

Bidang Aset terdiri dari 3 (tiga)  Sub bidang yaitu :

  • Sub Bidang Perencanaan kebutuhan dan Pengadaan;
  • Sub Bidang Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;
  • Sub Bidang Penatausahaan.

 

       Sedangkan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

  1. Kedudukan :
    • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
    • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
  2. Tugas Pokok :

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang meliputi anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dank as daerah, asset daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

  1. Fungsi :
  • Penyusunan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang anggaran dan perbendaharaan;
  • Penyusunan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang akuntansi dan kas daerah;
  • Penyusunan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang aset daerah;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.